Jumat, 24 Oktober 2008

Peluang di Balik, Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)


Latar Belakang
Tahun 2005 UNESCO mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terendah di ASEAN, baru sebesar 20%, ini masih lebih rendah dari Fhilipina (27%), bahkan negara yang baru saja merdeka Vietnam (43%), Thailand (86% dan Malaysia (89%). Dan kesemuanya ini semakin tampak dengan Human Development Index (HDI) Indonesia yang juga lebih rendah diantara negara-negara tersebut. Ini membuktikan bahwa pembangunan PAUD berbanding lurus dengan mutu dari sebuah negara yang terdiskripsikan dalam HDI.
Sedangkan Depdiknas dalam buku Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2007 menggambarkan bahwa Pemerintah telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang awalnya pada tahun 2004 adalah 39,09% maka pada tahun 2006 sudah mencapai 45,63% dengan target capaian pada tahun 2007 sebesar 48,07%, sudah barang tentu ini merupakan sebuah hal yang menggembirakan bagi pengembangan pendidikan anak usia dini. Kemudian disebutkan bahwa agenda-agenda yang akan dicapai pada tahun 2009 seperti pencapaian APK PAUD usia 2 – 6 tahun sebesar 53,90%. Akan tetapi perlu dikritisi untuk pencapaian 53,90% atau sekitar 10,05 juta orang kualitas dari layanan yang diberikan, bukan kepada kuantitas. Ini menjadi amat penting karena begitu dasarnya PAUD itu bagi seorang manusia dalam kehidupannya yang akan datang.
Pemerintah pada tahun 2001 telah mendirikan Direktorat khusus bagi PAUD yaitu Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (sekarang disebut Ditjen PNFI), Direktorat yang bertugas untuk melayani PAUD pada jalur pendidikan nonformal dan informal. Ini disebabkan karena sebelumnya untuk layanan yang diberikan kepada anak usia dini baru pada usia 4 – 6 tahun melalui pendidikan formal yaitu TK, sedangkan melalui jalur pendidikan nonformal dan informal msih belum ada. Pendidikan formal pada tahun 2000 hanya mampu menyerap 12,65% dari total usia tersebut dengan Guru TK hanya sebanyak 95.000 orang untuk memberikan pelayanan 1,6 juta anak usia dini. Sedangkan untuk sisa 0 – 4 tahun masih belum terlayani, oleh karena itu maka Pemerintah berinisiatif untuk mendirikan Direktorat PADU (saat ini disebut Dit. PAUD) yang bertugas untuk melayani anak usia dini yang berumur 0 – 4 tahun.
Perlu diingat, setiap anak itu mempunyai potensi yang unik ketika ia lahir di muka bumi ini, baik secara fisik (jasmani) maupun non fisik (akal, hati dan lain sebagainya), dan dari itu semua sesungguhnya kuncinya ketika anak tersebut berumur 0 – 6 tahun, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pada pasal 28. Bahkan dalam pasal tersebut juga dijelaskan ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi dalam pengembangan anak usia dini yaitu: pertama, pembinaan anak usia dini merupakan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Kedua, pengembangan anak usia dini dilakukan melalui rangsangan pendidikan. Ketiga, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani (holistik). Dan keempat, pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Untuk bidang SDM dalam pengembangan PAUD ini dijabarkan dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 yang menjelaskan bahwa standar minimal bagi Pendidik PAUD adalah D-IV atau Sarjana dengan latar belakang pendidikan PAUD, psikologi atau pendidikan lainnya yang telah bersertifikasi profesi guru untuk PAUD. Yang kesemuanya merupakan bentuk perhatian Pemerintah betapa pentingnya PAUD bagi bangsa ini .

Bentuk Pendidikan anak
Bentuk dari pendidikan PAUD ini adalah, seperti Play Group untuk anak usia 0 – 6 tahun. Ada yang formal didirikan oleh pemerintah, dan ada juga didasarkan pada swadaya masyarakat. Diharapkan pada setiap kampung di seluruh Indonesia ada PAUD nya.

Realisasi Program
Menurut data direktur PAUD Diknas, pada tahun 2007 Layanan PAUD secara formal dan nonformal, telah menjangkau 13 juta lebih dari 28 juta anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia. Untuk anak usia 0-4 tahun berjumlah 20,5 juta. Anggaran PAUD juga terus ditingkatkan dari Rp 221 miliar pada tahun lalu, tahun 2008 naik dua kali lipat. Tahun 2015 layanan PAUD diusahakan bisa mencapai 75 persen semua anak usia dini .

Potensi anggaran
Anggaran untuk pelaksanaan PAUD berasal dari APBN, APBD dan swadaya masyarakat, berikut ini contoh anggaran PAUD dibeberapa daerah:

Di Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada tahun 2007, terdapat 100-an desa yang telah ada PAUDnya, anggaran per masing-masing desa sebesar Rp. 160 juta pertahun .

Tahun 2007, dana PAUD Propinsi Riau sebesar Rp. 2.373 juta (2,3 M), tahun 2008 menjadi Rp. 2.486 juta (2,4 M), meningkat 4,56%

Tahun 2008, di Kabupaten Lamongan mendapat alokasi dana cukup besar dari APBD, yakni mencapai Rp 4,187 miliar. Alokasi dana tersebut untuk pendidikan anak usia dini (PAUD)/play group dan taman kanak-kanak (TK)/raudlatul Athfal (RA) .

Alokasi anggaran untuk PAUD dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terus meningkat dari tahun ketahun, tahun 2003 total sebesar Rp. 475 juta, tahun 2007, melonjak sekitar 15 miliar. Ini diluar anggaran pemerintah propinsi yang besarnya 1,14 miliar.

Melihat manfaat yang begitu besar program pendidikan anak usia dini (PAUD), pemerintah akan memperluas cakupan program PAUD hingga meliputi 3.000 desa miskin di seluruh Indonesia. Program dengan alokasi dana 127,74 juta dolar AS dana berasal dari pinjaman lunak bank dunia, hibah kerajaan belanda, dan APBN, diperuntukkan bagi 783 ribu anak usia 0-6 tahun .

Pada 2006, PAUD memperoleh anggaran Rp 135 miliar ditambah Rp 9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Menurut Direktur PAUD, Gutama, jumlah tersebut masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan meningkatkan akses PAUD secara maksimal. Pada 2007, sudah dipastikan PAUD akan memperoleh anggaran Rp 199 miliar. Dana sebesar itu, kata dia, akan dipergunakan untuk sosialisasi serta peningkatan dana rintisan dan kelembagaan

Anggaran yang digelontorkan untuk PAUD nonformal juga terus meningkat. Pada tahun 2007 misalnya total anggaran untuk PAUD mencapai Rp221 miliar, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp430 miliar.

Alokasi anggaran Untuk pembelian Buku
Tentunya dana sekitar 430 miliar tersebut, sebagiannya akan di belanjakan untuk alat bantu pendidikan seperti alat peraga dan buku-buku, walaupun belum diketahui dengan pasti berapa besarnya dana yang dialokasikan untuk pembelian buku, namun ini merupakan potensi yang besar sekali untuk dimasuki para penerbit buku.

Peluang
Program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM tersebut, disertai dengan anggaran yang sangat besar sekali, dalam proses pendidikannya, sehingga paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan program ini seharusnya dioptimalkan pemamfaatan peluangnya oleh penerbit, yaitu:
1. Total anggaran untuk PAUD tahun 2008, sebesar Rp.430M
2. Pemerintah SBY mempunyai komitment yang kuat bahwa tahun 2009 nanti dana anggaran untuk pendidikan nasional harus 20%, ini berarti besaran anggaran yang akan diaalokasikan untuk PAUD, akan terus meningkat
3. saat yang sama pasar buku non anak sedang tertekan, akibat dampak dari kenaikan BBM dan Krisis financial, namun kebutuhan anak-anak tetap akan meningkat dan menjadi prioritas pengeluaran keluarga.

Pemain Pengadaan Buku untuk PAUD
1. Penerbit Dar Mizan
2. Penerbit As Syamil
3. Penerbit Zikrul Hakim
4. Penerbit Bumi Aksara Kids
5. Penrbit Erlangga
6. Indiva, Surakarta
7. dll

Trik Penerbit yang sekarang ikut menawarkan produk
Saya mendapatkan informasi, bahwa ada penerbit yang hanya membikin Dummy, dummy tersebut, ditawarkan kepada bagian pengadaan pemda, setelah mendapat kejelasan buku tersebut masuk dalam proyek pengadaan, baru di cetak secara massal.

Apa yang harus dilakukan Penerbit
1. Buat kesepakatan apakah penerbit mau juga berburu potensi dana tersebut
2. bentuk tim pembentukan imprint anak
3. cari 1 orang SDM yang berpengalaman untuk membuat produk-produk buku-buku PAUD
4. SDM tersebut langsung bertanggung jawab ke Direktur
5. Pemasaran memamfaatkan jalur yang sudah ada, ditambah tim proyek

Jalur Distribusi
Saluran distribusi yang bisa digunakan adalah jalur distribusi konvensional, seperti toko-toko retail, toko-toko buku lainnya, namun perlu juga di cari informasi tentang tim yang biasa memasukkan proyek ke pemerintah.

Penutup
Demikianlah, peluang yang mungkin bisa diambil oleh perusahaan penerbit, ikut berkontribusi dalam mensukseskan PAUD ini. Semoga bermamfaat.

Jaharuddin
Praktisi pemasaran buku Islam

1 komentar:

Abidzar mengatakan...

wah, makasih infonya mas. saya adalah retail dan grosir buku paud, tk dan sd. semoga bisa ambil manfaatnya...